SORONG– Majelis Rakyat Papua Barat Daya (MRP PBD) menggelar Rapat Kerja (Raker) intensif pada hari ketiga dengan sejumlah instansi lintas sektor tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. Pertemuan strategis ini melibatkan Dinas Pekerjaan Umum (PU), Dinas Perhubungan (Dishub), serta Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) yang ada di provinsi dan 6 kabupaten/kota di Provinsi Papua Barat Daya.
Raker ini merupakan langkah terobosan yang dilakukan oleh MRP PBD berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 107 terkait Pengawasan Dana Otsus yang dilaksanakan oleh pemda provinsi dan kabupaten/kota di Provinsi Papua Barat Daya.
Wakil Ketua II MRP PBD, Vincentius Paulinus Baru, mengungkapkan bahwa agenda hari ketiga fokus membahas sinergi program kerja dan penyerapan aspirasi krusial masyarakat. Salah satu topik yang paling menonjol dalam diskusi tersebut adalah sektor perhubungan dan transportasi massal.
Baca juga: Selesaikan Polemik IPDN Raja Ampat, MRP PBD Cabut Rekomendasi OAP dan Alihkan Peserta ke Jalur Umum
“Di bagian Perhubungan tadi yang menonjol adalah usulan bapak-ibu anggota MRP yang mulia. Kami mendiskusikan konektivitas laut dan darat yang belum menghubungkan beberapa wilayah di Papua. Ini menjadi perhatian serius Dinas Perhubungan,” ujar Paul Baru di sela-sela kegiatan di Sorong, Papua Barat Daya, Rabu (9/9/2026).
Selain masalah konektivitas wilayah, rapat tersebut juga menyoroti nasib anak-anak sekolah di wilayah perkampungan. Berdasarkan data yang dihimpun dari koordinasi bersama Dinas Pendidikan kabupaten/kota, banyak pelajar tingkat SMP dan SMA yang harus berjalan kaki hingga berkilo-kilometer demi mencapai sekolah mereka.
Merespons kendala tersebut, MRP PBD mendesak Dinas Perhubungan untuk merumuskan solusi konkret terkait penyediaan moda transportasi bagi anak sekolah. Langkah ini diharapkan mampu berkontribusi nyata dalam menyukseskan program peningkatan sumber daya manusia, seperti gerakan “Generasi Cerdas”.
Baca juga: MRP PBD Gelar Raker Bareng Bapperida Bahas Dana Otsus yang Berdampak ke OAP
Rangkaian kegiatan raker ini dilaporkan berjalan lancar hingga siang hari. Setelah merampungkan pembahasan bersama Dinas PU dan Dishub, dan Diskominfo, MRP PBD melanjutkan sesi pertemuan dengan dinas yang akan mengurus ekonomi serta perwakilan dari pemerintah kabupaten/kota lainnya untuk menyelaraskan program kerja tahun 2026.
Menanggapi aspirasi yang didorong oleh MRP PBD, Kepala Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Dishub Papua Barat Daya, Melon Solossa, menyatakan bahwa pihaknya akan membangun koordinasi yang lebih intensif ke depan. Langkah ini dilakukan guna memastikan kebijakan transportasi publik dapat memberikan perlindungan dan manfaat nyata bagi OAP secara berkelanjutan.
“Hari ini dan ke depan, kami akan membangun koordinasi lebih lanjut untuk memproteksi kebutuhan Orang Asli Papua. Kebutuhan yang disampaikan tadi merupakan aspirasi yang bersentuhan langsung oleh masyarakat, baik OAP maupun masyarakat nusantara yang ada di sini,” ujar Melon Solossa.
Meski begitu, Melon tidak menampik adanya tantangan besar dalam merealisasikan seluruh program tersebut secara instan. Dirinya mengakui bahwa keterbatasan ruang fiskal dan anggaran daerah saat ini menuntut pemerintah daerah untuk menyusun skala prioritas yang sangat ketat dalam perencanaan.
“Kita berusaha untuk menyesuaikan dengan kebutuhan anggaran kita. Dengan terbatasnya fiskal, kita berupaya membuat perencanaan sesuai dengan kapasitas anggaran yang ada. Memang tidak bisa langsung maksimal, tetapi kita coba untuk menjawab aspirasi tersebut satu per satu,” jelasnya.
Sebelumnya, MRP PBD, mendesak adanya solusi konkret dari Dishub terkait belum terhubungnya sejumlah konektivitas laut dan darat di Papua. Selain itu, MRP PBD juga menyoroti nasib anak-anak sekolah di kampung-kampung yang harus berjalan kaki hingga berkilo-kilometer demi menuntut ilmu, sehingga membutuhkan dukungan transportasi massal yang memadai.
Baca juga: Anggota MRP PBD, Petrus Sasior Serap Aspirasi Masyarakat di Distrik Kebar Kabupaten Tambrauw
Melalui koordinasi berkala ini, kedua instansi berharap perencanaan program kerja ke depan dapat lebih tepat sasaran dan bertahap mampu mengurai kendala aksesibilitas masyarakat di seluruh wilayah Papua Barat Daya. (*)
