SORONG- Anggota Majelis Rakyat Papua Provinsi Papua Barat Daya (MRP PBD), Pokja Agama, Boudekeyn Watory melaksanakan kegiatan Penyaluran Aspirasi Masyarakat Adat, Umat Beragama, Kaum Perempuan dan Masyarakat Pada Umumnya tentang Perencanaan, Penganggaran dan Penggunaan Dana Otonomi Khusus Papua di Distrik Sorong Barat, Kabupaten Sorong, Provinsi Papua Barat Daya, Kamis 27 Agustus 2026.
Kegiatan penyaluran aspirasi ini dihadiri oleh Kepala Distrik Sorong Barat, para kepala kelurahan, Kepala Puskesmas Sorong Barat, para kepala sekolah, baik SD, SMP dan SMA, tokoh adat, tokoh agama, tokoh perempuan, dan tokoh pemda yang ada di Distrik Sorong Barat.
Dalam bidang pendidikan dan kesehatan, pemerintah memberikan bantuan studi akhir bagi orang asli Papua dari dana Otonomi Khusus (Otsus), pakaian seragam, buku tas untuk anak-anak SD orang asli Papua, penambahan obat-obatan, pemberian tambahan makanan buat anak-anak stunting, penyakit kulit, TBC dan lain sebagainya.
Baca juga: Waket II MRP PBD Minta Pemprov Segera Perbaiki Akses Jalan Rusak di Tambrauw
Selain itu, di bidang ekonomi masyarakat dan hak-hak adat, bidang infrastruktur dan keagamaan, yakni diperlukan pemberian bibit unggul kepada kelompok usaha tani, pemberian alat-alat bantu, tanaman hidroponik, tanaman jangka panjang, perlu adanya pelatihan bagi UMKM, pemberian modal usaha bagi pedagang asli Papua, perbaikan Jl. Danau Siwike, RT 01/02. RW, O3/02 yang belum diaspal, jembatan, jaringan telekomunikasi, aliran listrik untuk penerangan.
Hal yang sama juga disampaikan oleh masyarakat di Distrik Sorong Barat agar adanya pelatihan keterampilan bagi UMKM, seperti menjahit, kerajinan tangan penduduk lokal serta bantuan modal usaha, pembukaan akses pasar lokal di Klawasi agar bisa digunakan untuk jual , pemetaan dan perlindungan wilayah adat, sehingga tidak terjadi konflik lahan dikemudian hari,penyediaan air bersih, dan adanya pembinaan mental keagamaan bagi masyarakat di wilayah tersebut.
Masyarakat berharap MRP PBD bisa turun langsung melakukan pengawasan dana Otsus, agar tepat sasaran kepada orang asli Papua, karena sampai saat ini dana Otsus belum tepat sasaran bagi orang asli Papua.
Tak hanya itu, di bidang ekonomi, peberdayaan masyarakat Papua secara khusus memang dibutuhkan perhatian khusus tak sekedar memberikan bantuan usaha, tetapi harus dibarengi dengan pengawasan atau pelatihan bimbingan sesuai dengan jenis-jenis usaha, sehingga bisa berhasil.
Selain itu, masyarakat Distrik Sorong Barat meminta agar adanya keterbukaan informasi mengenai jumlah penggunaan dana Otsus, sehingga benar-benar transparan, dan juga dana Otsus digunakan untuk program prioritas di bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, dan infrastruktur dasar yang ada di distrik dan kelurahan serta kampung.
Menanggapi berbagai masukan dari masyarakat, Anggota MRP PBD, Boudekyn Watory menjelaskan bahwa aspirasi yang disampaikan ini telah dicatat dan didokumentasi, sehingga akan dibahas lebih lanjut untuk dirumuskan menjadi rekomendasi MRP PBD untuk diserahkan kepada Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya dan Pemerintah Daerah Kabupaten Sorong.
Baca juga: Ketua Pokja Adat MRP Pimpin Penjaringan Aspirasi di Kabupaten Keerom
“MRP PBD akan menyusun rekomendasi tertulis kepada pemerintah daerah melalui instansi terkait, sehingga bisa ditindaklanjuti aspirasi dari bapak/ibu, terkait perencanaan, penganggaran dan penggunaan dana Otsus, seheingga kedepan bisa tepat sasaran bagi orang asli Papua,” jelasnya.
“Kami juga akan melakukan monitoring dan evaluasi terhadap tindak lanjut rekomendasi yang disampaikan oleh bapak/ibu yang ada di Distrik Sorong Barat, Kabupaten Sorong,” ujar Watory. (Fredik)
