JAYAPURA– Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) Universitas Cenderawasih (Uncen) resmi meluncurkan buku antologi esai hasil Kuliah Kerja Nyata (KKN) tematik berjudul “KKN KAMI MEMBUMI”. Buku ber-ISBN dan ber-QR code ini merupakan dokumentasi nyata dari kolaborasi antara Uncen dengan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendesa PDTT) dalam menggerakkan Badan Usaha Milik Kampung (BumKam) yang inklusif di tanah Papua.
Ketua Panitia Pelaksana KKN KAMI MEMBUMI FEB Uncen, Kurniawan Patma, menjelaskan bahwa buku ini merangkum capaian KKN mahasiswa yang diterjunkan di 34 BumKam yang tersebar di tiga wilayah, yakni 14 kampung di Kota Jayapura, 10 kampung di Kabupaten Jayapura, and 10 kampung di Kabupaten Keerom. Selama program KKN, mahasiswa dan Dosen Pendamping Lapangan (DPL) fokus pada penguatan tata kelola, legalitas, manajemen SDM, manajemen komunikasi, serta literasi keuangan kampung.
“Kami bersepakat agar hasil KKN ini tidak berakhir sebagai laporan formalitas di rak buku yang jarang dibaca. Kami mendokumentasikannya menjadi sebuah buku antologi agar bisa dikonsumsi publik dan menjadi bukti nyata pengabdian masyarakat,” ujar Kurniawan.
Apresiasi dari Kemendesa: Ilmu yang Turun ke Tanah
Direktur Pengembangan Kelembagaan Ekonomi dan Investasi Desa dan Daerah Tertinggal, Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Kemendes PDT), Theresia Junidar memberikan pujian khusus terhadap judul dan substansi buku ini. Menurutnya, akronim “KAMI MEMBUMI” (Kolaborasi Akuntansi, Manajemen, dan Ilmu Ekonomi Menggerakkan BumKam yang Inklusif) mencerminkan sikap keilmuan yang mau turun langsung menyentuh realitas masyarakat.

“Ilmu sering merasa nyaman tinggal di tempat yang tinggi—di ruang kuliah atau jurnal. Ia baru menemukan maknanya ketika mau turun ke kampung, mendengar sebelum berbicara, dan belajar sebelum mengajar. Mahasiswa Uncen telah membawa ilmu ekonomi keluar dari kelas menuju tanah tempat masyarakat berpijak,” tegas Direktur Kemendesa.
Ia juga menambahkan bahwa buku ini menjadi instrumen evaluasi yang sangat berharga bagi kementerian. Kemendesa mengakui pentingnya menggunakan pelatih dan akademisi lokal dari Papua yang lebih memahami karakter budaya, bahasa, dan seluk-beluk permasalahan setempat daripada mendatangkan pelatih dari luar Papua.
Senada dengan hal itu, Kepala Balai UPT Pelatihan dan Pemberdayaan Masyararkat Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Kemendes PDT Perwakilan Jayapura, Fahmi Naim Fabanyo menyatakan bahwa buku ini memotret realitas ekosistem ekonomi di kampung-kampung Papua.
“Penguatan BumKam lewat inovasi mahasiswa terbukti mampu memetakan potensi lokal, bahkan membantu pengurusan legalitas hak cipta kekayaan intelektual bagi produk kampung,” ujarnya.
Dukungan Penuh dari Rektorat dan Fakultas
Dekan FEB Uncen, Otiniel Safkaur, menyatakan dukungan penuhnya atas penerbitan buku ini. Beliau menilai program KKN berjalan aman dan lancar berkat kerja keras bersama.
“Kita berharap kolaborasi dengan Kementerian Desa tidak berhenti di sini, melainkan terus berlanjut demi mendongkrak ekonomi masyarakat desa,” kata Otiniel.

Sementara itu, Plt. Rektor Universitas Cenderawasih, Ferdinand Risamasu, mengapresiasi inovasi kreatif tim FEB Uncen yang dipimpin oleh para akademisi muda. Ferdinand menekankan bahwa membangun ekonomi Papua harus disesuaikan dengan konteks budaya lokal, bukan menggunakan kacamata atau standar daerah lain seperti pulau Jawa.
Ferdinand juga menantang pihak Kemendesa PDTT untuk memperpanjang Perjanjian Kerja Bersama (PKB) yang masa berlakunya habis tahun ini, serta memperluas cakupan tematiknya di masa depan.
“Kami menantang Kementerian untuk terus bergandengan tangan dengan kampus. Dosen-dosen muda kita tidak boleh hanya mengajar berdasarkan literatur teks, tetapi harus kaya akan contoh fenomena kontekstual di lapangan. Melalui buku ini, kita membuktikan bahwa Uncen tidak hanya bermimpi, tapi menghasilkan dokumen aktual yang terstruktur rapi untuk membangun ekosistem ekonomi kampung,” pungkas Ferdinand sembari menyampaikan apresiasi tinggi kepada para mahasiswa KKN yang terlibat. (*)


