Timur Newsupdate.Com-KEEROM // Bupati Kabupaten Keerom Piter Gusbager, S.Hut, MUP menggelar rapat koordinasi bersama 180 kepala sekolah dari jenjang TK hingga SMA se-Kabupaten Keerom, Senin (28/9/2026).
Kegiatan yang berlangsung di Gedung Pramuka Asyaman, Arso Swakarsa, tersebut menjadi forum koordinasi pemerintah daerah bersama satuan pendidikan untuk membahas pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang transparan dan akuntabel serta evaluasi penyelenggaraan pendidikan di Kabupaten Keerom.
Turut hadir Kepala Dinas Pendidikan Devi Regar, S.Pd, Kepala Inspektorat Yonanser Wayor, S.Pd, M.Si, sejumlah pimpinan OPD serta para kepala sekolah.
Dalam pembahasan tersebut, pemerintah daerah melakukan evaluasi terhadap pengelolaan dana BOS tahun 2025 serta pelaksanaannya pada tahun 2026. Evaluasi tersebut diarahkan untuk memastikan pengelolaan anggaran berjalan sesuai ketentuan dan mendukung kebutuhan serta pelayanan pendidikan di masing-masing satuan pendidikan.
“Hari ini saya memberikan arahan dan melakukan koordinasi terhadap pengelolaan dana operasional pendidikan Kabupaten Keerom, Kita akan evaluasi dan awasi bagaimana kepala sekolah bisa bekerja dengan baik dan tidak terpengaruh masalah lain yang dapat mempengaruhi pelayanan pendidikan,” kata Bupati Piter Gusbager.
Sementara itu, dalam evaluasi penyelenggaraan pendidikan, Bupati Keerom juga menyoroti sejumlah tantangan yang masih dihadapi sekolah, antara lain keterbatasan sumber daya manusia (SDM) tenaga pendidik, sarana dan prasarana, serta komunikasi dan koordinasi.
”Isu paling penting di Tanah Papua adalah minimnya SDM pendidikan dan sarana dan prasarana banyak juga menjadi tantangan serta lemahnya komunikasi, kordinasi dan kesadaran,” bebernya.
Lebih lanjut Bupati Gusbager menyampaikan bahwa insentif bagi tenaga guru, khususnya yang bertugas di wilayah terdepan, terluar dan tertinggal (3T), telah disalurkan dan akan terus dievaluasi.
“Saat ini kita sedang mengevaluasi guru-guru kontrak yang ada di wilayah tersebut, yakni anak-anak Keerom yang mengabdi lulusan SMA maupun Sarjana akan juga diberikan insentif,” tegasnya.
Untuk itu, Pemkab Keerom berencana akan meningkatkan insentif tersebut pada tahun mendatang dengan besaran disesuaikan wilayah, yang memiliki tingkat kesulitan geografis paling tinggi dapat mencapai Rp5 juta per bulan.
Selain tenaga guru, pemerintah daerah juga akan memperkuat ketersediaan pengawas sekolah. Bupati menyebut pengawas merupakan bagian penting dalam membangun hubungan kerja antara pemerintah daerah dan satuan pendidikan.
“Di sini terdapat gap yang juga harus kita cermati, maka tahun depan kami akan mengangkat sejumlah pengawas sekolah. Kita akan buka pendaftaran sebagai salah satu solusi untuk mengatasi permasalahan di satuan pendidikan di Kabupaten Keerom,” pungkasnya.
Langkah tersebut diharapkan dapat memperkuat pembinaan dan pengawasan sekolah serta meningkatkan mutu penyelenggaraan pendidikan di Kabupaten Keerom. (@mr)
